Berita

Pelibatan Penuh Disabilitas dalam Berdemokrasi Jadi Harga Mati

Kpujepara.go.id – Pelibatan secara penuh penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, terutama pemilu dan pilkada tak bisa ditawar. Kemudahan-kemudahan untuk memuwujudkan hak mereka di bidang politik perlu terus didorong dan diwujudkan. Karena itu perlu terus dilakukan penyempurnaan celah-celah regulasi kepemiluan agar ruang partisipasi disabilitas makin terus membaik.
Hal itu dikemukakan Risnawati Utami, member of United Nation Commite of Convention on the Right of Person with Disability (CRPD) saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan kolaborasi antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (25/6) sore. “Pada satu sisi sangat perlu untuk terus meningkatkan kesadaran tentang disabilitas. Saya mendapati masih banyak penyelenggara pemilu di luar negeri yang regulasinya masih banyak celah terkait pelibatan secara penuh penyandang disabilitas dalam kegiatan-kegiatan demokrasi,” kata Risnawati.
Webinar yang dibuka Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat dan Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok tersebut diikuti seluruh KPU kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta dari KPU provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia. Anggota KPU Jawa Tengah dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Diana Ariyanti dan anggota KPU Jawa Barat Idham Holik menjadi pemantik diskusi webinar yang dipandu Agustina dari sekretariat KPU Jawa Tengah itu.
Risnawati Utami, warna negara Indonesia pertama yang duduk di Komite Disabilitas PBB itu mendedah hak-hak disabilitas yang dijamin dalam konvensi internasional, sampai pada kebijakan-kebijakan secara nasional. “Karena memang untuk bisa menjami hak-hak disabilitas secara penuh butuh sinkronisasi kebijakan. Saya kira KPU bisa terus memberikan fokus di sisi ini,” lanjut dia.
Dia mencontohkan salah satu kegiatan elektoral yang masih harus terus dipacu, yakni kampanye. Bagaimana disabilitas bisa mengakses konten kampanye secara mudah baik secara offline maupun virtual. Ini masih menjadi ruang yang bisa terus ditekankan, baik kepada penyelenggara maupun peserta pemilu. “Dalam Human Rights, ketiadaan akomodasi itu bagian dari diskriminasi. Ini bisa dijembatani bagaimana agar ruang interaksi penyelenggara dan peserta pemilu dengan disabilitas harus dijamin,” kata dia.

Tantangan
Diana Ariyanti yang memantik diskusi sebelumnya menyatakan, dari sisi regulasi, baik UU No 8/2016 tentang Disabilitas, UU No 7/2017 tentang Pemilu, dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada sudah mengakomodasi hak-hak disabilitas itu, baik yang bersifat prinsip seperti hak berpartisipasi dalam politik, dipilih dan memilih, maupun teknis seperti kemudahan-kemudahan dalam pelayanan kepemiluan sudah diwujudkan dan terus mengalami perbaikan di setiap penyelenggaraan.
Idham Holik mewanti-wanti bagaimana penyelenggara pemilu tidak masuk dalam bagian yang membuat disabilitas sebagai kelompok yang diam. Ia menyebut itu sebagai tantangan. Karena itu, KPU harus memproteksi partisipasi pemilih, termasuk disabilitas, juga menjalin komunikasi yang proaktif dengan disabilitas.
Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menyatakan, penyelenggara pemilu terus melakukan evaluasi dalam melayani pemilih, termasuk disabilitas. “Masih ada kekurangan ini dan itu, ini harus dijawab bersama-sama. Tentu saja KPU fokus pada kewenangannya. Tantangan terdekat setelah pemilu 2019 berakhir adalah penyelenggaran pilkada 2020 di masa pandemi ini,” kata dia.
Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menyatakan, tantangan lain bagi penyelenggara terkait pelayanan terhadap disabilitas adalah memastikan bagaimana seluruh alat peraga kepemiluan betul-betul bisa diakses oleh disabilitas.
Sri, salah satu penyandang disabilitas dari Kabupaten Sumedang yang juga terlibat dalam webinar itu bertestimoni masih rendahnya akses informasi ke disabilitas yang ada di pedalaman. Hal itu disebut akan memengaruhi tingkat partisipasi.
Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun yang memberikan tanggapan dalam webinar itu mengatakan, di tengah pandemi, ruang partisipasi politik secara daring menjadi kebutuhan mutlak, termasuk untuk disabilitas. Mendasarkan pada riset-riset tentang partisipasi politik daring penyandang disabilitas, termasuk riset yang dilakukan di Jepara, fasilitasi ke disabilitas untuk mendapatkan ruang partisipasi itu penting dilakukan namun tetap membutuhkan peran lain. “Teman-teman disabilitas sudah terbiasa dengan pola komunikasi virtual. Namun mereka juga perlu dibantu dengan sentuhan literasi teknologi informasi terkait hak politim mereka. Mereka yang belum memanfaatkan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri,” kata Muhammadun. KPU Jepara, kata dia, terlibat aktif dalam proses diskusi dengan disabilitas, terutama bersama pihak-pihak lain dalam diskursus terbitnya perda disabilitas. “Ada pasal dalam perda tersebut yang menjadi ranah KPU dalam hal pelayanan terhadap jaminan hak-hak politik disabilitas,” ungkap Muhammadun. (kpujepara).