Berita

Pemilih Milenial Sebut Politik Uang Nodai Demokrasi

img-20191111-wa0005

Kpujepara.go.id – Setelah pemilu 2019 berakhir, KPU Kabupaten Jepara tidak henti-hentinya memberikan pendidikan pemilih dan demokrasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran bahwa untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, pendidikan pemilih dan demokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan wajib dilaksanakan. Bahkan tanggung jawab ini juga melekat ke berbagai pihak.

 

Pada Kamis (7/11) KPU Kabupaten Jepara melaksanakan pendidikan pemilih dan demokrasi kepada pelajar di SMA Negeri 1 Kembang. Kegiatan tersebut diisi komisioner KPU Jepara Muntoko. Dalam paparannya, Muntoko menjelaskan pemilu dan Pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk memilih para pemimpin dari presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota serta memilih DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang kesemuanya itu adalah penentu arah dan nasib sebuah negara/daerah dalam periode 5 tahunan. Pemilu dan pemilihan itu tentu juga berpengaruh terhadap nasib dan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jika rakyat salah memilih para pemimpinnya melalui pemilu atau pemilihan maka itu berpengaruh kepada nasib rakyat dan bangsa,” kata Muntoko.

 

Menanggapi soal politik uang yang banyak disinggung peserta, Muntoko menyampaikan politik uang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia layaknya penyakit kanker yang tentu berbahaya bagi tubuh manusia. Politik uang juga bisa menghasilkan keterpilihan pemimpin dengan kualitas tidak baik, sekaligus merusak tatanan demokrasi. Hal ini tentu berdampak buruk untuk perjalanan bangsa dan negara. “Bangsa ini bisa merdeka berkat cucuran keringat dan darah para nenek moyang kita, tentu kita sebagai generasi penerus harus merawat dan menjaganya layaknya merawat dan menjaga diri kita sendiri,” lanjut Muntoko.

 

Dalam kesempatan itu para pelajar SMA Negeri 1 Kembang menyatakan bahwa politik uang itu buruk. Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, mereka secara tegas menolak politik uang. Mereka menyebut generasi muda memiliki tanggung jawab untuk memutus tradisi buruk demokrasi, yaitu demokrasi yang menggunakan cara-cara transaksional berupa pemberian uang untuk mendapatkan suara. Sebab hal itu menodai kualitas demokrasi dan bisa melahirkan pemimpin yang tidak amanah.

 

Di akhir paparannya, Muntoko menyatakan, pemilu 2019 memang telah selesai, namun hal ini jangan membuat pemuda sebagai generasi milenial berhenti bergerak. Generasi milenial harus terus bergerak untuk mengawal hasil pemilu, yaitu mengawal para pemimpin politik yang telah terpilih pada pemilu kemarin agar benar-benar melaksanakan visi dan misinya saat kampanye. Hal ini penting demi kemajuan bangsa dan negara.  (kpujepara)

img-20191111-wa0006