Berita

Pemkab dan KPU Bahas Anggaran Pilbup 2017

 
JEPARA –Pemerintah Kabupaten Jepara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara mulai membahas Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2017. Senin (25/5) kemarin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama KPU Kabupaten Jepara untuk kali pertama menggelar pertemuan pembahasan anggaran tersebut dengan dipimpin sekretaris daerah Ir. Solih di ruang kerjanya.
Hadir dalam pembahasan anggaran Pilbup 2017, aisten I Ahmad Junaedi, Aisten III Fatkhurrozi, perwakilan dari BAPPEDA, Bagian Tata Pemerintahan, DPPKAD, dan Satpol PP. Sedangkan dari KPU hadir Ketua KPU M Haidar Fitri, Anik Sholihatun, Subchan Zuhri, Koko Suhendro dan sekretaris Da’faf Ali.
Usulan anggaran Pilbup 2017 yang diajukan KPU Jepara ke pemkab sebesar Rp 30 miliar belum disetujui. Dalam pembahasan itu, Sekda Jepara Solih baru menyebutkan angka Rp 22 miliar yang memungkinkan dapat disediakan pemda.
Pemda menyarankan agar rencana anggara yang disusun KPU disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurut Solih, ada pos-pos anggaran yang dapat diefisiensi agar biaya Pilbup tidak sebesar yang diajukan KPU.
Sebelumnya, Pemkab Jepara sudah mengadakan studi banding ke Kabupaten Rembang dan Blora yang menyelenggarakan Pilbup tahun ini. Kedua kabupaten itu sama-sama menyediakan angaran sekitar Rp 18 miliar.
Sementara ketua KPU Jepara M Haidar Fitri menyampaikan jika anggaran Pilbup yang diajukan ke pemkab itu sudah disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. KPU Jepara sendiri telah memperhitungkan laju pertumbuhan jumlah penduduk untuk menghitung perkiraan daftar pemilih pada Pilbup mendatang.
“KPU juga perlu mengantisipasi perkiraan pasangan calon yang bakal maju dalam Pilbup nanti. Kami tidak mungkin hanya merencanakan anggaran untuk dua atau tiga pasangan calon,” katanya. Saat ini KPU Jepara dalam menyusun rancangan anggaran memperkirakan ada lima pasangan calon yang diusung partai, dan tiga pasangan calon independen. Sehingga jumlahnya ada delapan pasangan calon.
“Kalau pada kenyataannya Pilbup nanti hanya ada dua pasangan calon, maka sisa dana itu akan kembali ke kas daerah. KPU tidak mungkin memakainya,” sambung Anik Sholihatun.
Dalam forum pembahasan itu akhirnya disepakati akan dibentuk tim kecil guna melanjutkan rasionalisasi pembahasan anggaran. Tim itu terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan KPU.
Pilbup di Jepara ini akan berlangsung serentak pada Februari 2017. Tahapan pelaksanaan pemilihan orang nomor satu di Pemkab Jepara ini dimulai pertengahan 2016. (hupmas)

Tinggalkan Balasan

Back to top button