Berita

Penganggaran Pilkada Bisa Dimulai pada 2021

img-20191001-wa0005

Kpujepara.go.id – Secara nasional, terdapat 270 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 21 kabupaten/kota di antaranya ada di Jawa Tengah. Kabupaten Jepara termasuk yang tidak menyelenggarakan karena sudah melaluinya dengan menggelar pilkada serentak 2017. Namun KPU Jepara sudah mempersiapkan diri dengan membangun komunikasi dengan Pemkab Jepara, salah satunya terkait kesiapan anggaran.

Hal itu mengemuka dalam silaturahmi KPU Jepara ke Plt Bupati Jepara Dian Kristiandi yang diwakili Asisten I Sekda Abdul Syukur, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Selasa (1/10). Hadir pula Kepala Badan Kesbangpol Dwi Riyanto. Abdul Syukur menerima tim dari KPU, yaitu Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun di ruang kerja bupati Jepara. Dari sekretariat hadir Sekretaris KPU Da’faf Ali dan Kasubag Data dan Informasi Dinar Sitoresmi.

Atas nama KPU, Subchan Zuhri secara umum menyampaikan informasi-informasi penyelenggaraan pemilu 2019 yang berjalan lancar. Ia mengapresiasi dukungan Pemkab Jepara dalam setiap tahapan pemilu. Sukses KPU Jepara dalam penyelenggaraan pemilu 2019, misalnya sebagai KPU dengan kinerja terbaik tingkat Jateng, serta KPU terbaik tingkat nasional kategori daftar pemilih tetap (DPT) berkualitas, tak lepas dari dukungan semua pihak, salah satunya pemkab.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masa jabatan bupati/walikota hasil pilkada 2017 akan berakhir pada 2022. Namun hasil pilkada serentak 2017 dan 2018, sesuai UU tersebut akan diserentakkan pada 2024. Terkait wacana revisi UU No 10/2016, KPU akan menunggu perkembangannya. Jika pilkada digelar 2022, maka segala persiapan, terutama penganggaran juga harus siap. Sesuai Permendagri No 54/2019, pilkada dibiayai pemkab/pemkot, sedangkan pilgub dibiayai pemprov. ‘Karena itu kami mengomunikasikan hal ini sedini mungkin, setidaknya jika pilkada tidak jadi digelar 2024 dan dilaksanakan pada 2022, dari sisi anggaran sudah ada langkah antisipasi. Tapi kami di KPU tetap akan mengacu pada UU yang ada,’ kata Subchan.

Kerja Sama

Sementara itu Muhammadun menyampaikan penjajakan kerja sama KPU dengan Badan Kesbangpol dalam melakukan pendidikan ke pemilih setelah proses pemilu selesai. Sebelum pemilu 2019 digelar, kerja sama itu berjalan terutama untuk mensosialisasikan pemilu di seluruh kecamatan di Jepara. ‘Setelah pemilu, yang bisa dikerjasamakan adalah pendidikan pemilih dalam bentuk literasi kepemiluan untuk membangun kesadaran bersama dalam proses-proses demokrasi yang bermutu. Selain itu juga untuk menumbuhkan substansi partisipasi pemilih dalam proses setelah pemilu maupun saat pemilu,’ kata Muhammadun.

Terkait hal itu, Abdul Syukur menyambut baik komunikasi yang diinisiasi KPU, baik menyangkut penyelenggaraan pemilu 2019 yang berjalan lancar, maupun terkait persiapan-persiapan dini yang bisa dilakukan untuk pilkada ke depan. ‘Untuk anggaran, mungkin bisa mulai dicicil penganggarannya mulai 2021,’ kata Abdul Syukur. Ia juga menyatakan, pemkab membuka diri untuk kerja sama dengan KPU terkait pendidikan pemilih.

Di ujung silaturahmi, Subchan Zuhri menyerahkan buku penyelenggaraan pemilu 2019 ke Pemkab Jepara yang diterima Abdul Syukur. Buku itu berisi informasi seluruh tahapan pemilu 2019. KPU Jepara memberikan buku tersebut ke beberapa pihak, sebagai bentuk pelayanan informasi kepemiluan kepada para pemangku kepentingan di Jepara. (kpujepara)

img-20191001-wa0006