Berita

Penyelenggara Pemilu Harus Paham Kode Etik

 

Kpujepara.go.id – Pemahaman terhadap regulasi mengenai kode etik menjadi modal utama yang harus dimiliki penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut menjadi inti pembahasan dalam kegiatan diskusi Rabu Ingin Tahu (RIT) yang mengangkat tema Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Rabu (19/5). Kegiatan tersebut diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri secara daring oleh KPU kabupaten/kota se-Indonesia.

Dari KPU Kabupaten Jepara hadir seluruh komisioner, sekretaris beserta kepala Sub Bagian Hukum. Paulus Widiyanto, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi dan M Taufiqurrahman, anggota KPU Jawa Tengah Divisi Sumber Daya Manusia hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat yang membuka acara tersebut mengingatkan betapa kode etik menjadi tantangan besar penyelenggara pemilu. “Seluruh penyelenggara pemilu harus patuh terhadap kode etik. Setiap pribadi harus menjaga diri masing-masing,” kata Yulianto. Ia berpesan agar seluruh SDM di KPU kabupaten/kota dapat saling menjaga integritas.

Taufiq dalam kesempatan tersebut menekankan kepada seluruh KPU kabupaten/kota untuk mematuhi kode etik penyelenggara pemilu. “Kita harus memahami regulasi mengenai kode etik secara tuntas dan komprehensif,” ujar Taufiq. Ie menjelaskan, pemahaman terhadap seluruh regulasi merupakan modal besar bagi penyelengaara pemilu bisa menjaga diri dari potensi perlanggaran terhadap kode etik. Lebih lanjut Taufiq menjelaskan, cakupan dalam kode etik itu luas. Segala sesuatu bisa menjadi hal yang diatur dalam kode etik. “Kode etik berada di atas hukum. Kode etik lebih lembut. Ini menyangkut pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut. Penyelenggara yang melanggar hukum pasti melanggar kode etik,” kata Taufiq. Ia juga menekankan kepada KPU kabupaten/kota untuk tidak abai terhadap kode etik.

Dalam kesempatan yang sama Paulus menyampaikan langkah-langkah preventif terkait pelanggaran kode etik. Ia menjelaskan memahami regulasi menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. “Sebagai penyelenggara pemilu kita harus dapat memahami kedudukan kita di depan publik,” ujar Paulus. “Seluruh kalimat yang dilontarkan dan tindakan kita disorot oleh publik,” lanjut Paulus. “Jadi seluruh kata dan tindakan kita sebagai pejabat publik harus kita pastikan sesuai dengan regulasi,” lanjut dia. Selain itu Paulus juga menyampaikan, sebagai penyelenggara pemilu sangat penting untuk membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak serta profesional dalam bersikap. (kpujepara)

Back to top button
Close