Berita

Perangi Politik Uang untuk Perbaiki Demokrasi

img-20170211-wa00221

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara tak henti-hentinya mengajak para pemilih untuk bersama-sama memerangi politik uang. Kali ini, para pelajar dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU/IPPNU) yang diajak untuk memperbaiki kualitas demokrasi dalam momen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 dengan menolak politik uang.

Pemilih pemula menjadi bagian yang mempunyai hak untuk memilih Bupati dan Bupati Jepara pada Rabu, 15 Februari 2017. Pemilih pemula mayoritas berasal dari kalangan pelajar yang berada di bangku sekolah maupun pesantren. Pada Jum’at (10/2), KPU Jepara memberikan sosialisasi Pilbup pada pelajar yang tergabung Pimpinan Anak Cabang IPNUI/PPNU Kecamatan Pakis Aji.

KPU Jepara melalui Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat, Subhan Zuhri mengajak para pemilih pemula yang nota bene kelompok berpendidikan untuk memperbaiki demokrasi yang ada di Indonesia dengan cara memerangi money politik. Perang melawan politik uang yang mudah dilakukan dengan cara menolak politik uang dari diri sendiri terlebih dulu.

“Salah satu bahaya paling besar rusaknya demokrasi adalah politik uang itu. Hampir setiap even pemilu baik DPR, Presiden, Bupati, Gubernur sampai pilihan petinggi (kepala desa), kita diwarnai virus-virus politik uang. Harus ada upaya masif memperbaiki kebiasaan buruk momentum pemilu,” ujar Subhan.

Biaya money politik kalau separoh dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dikalu Rp 20.000 saja bisa mencapai sekitar Rp 8 miliar. “Bagaimana nanti pasangan bupati dan wakil bupati akan mengembalikan uang Rp 8 miliar itu. Maka ada kepala daerah yang belum genap satu tahun terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” terangnya.

Lebih lanjut lagi, Subchan mengajak pelajar untuk berlogika matematis ketika seseorang membeli suara dengan nominal sebesar Rp 50.000 untuk masa jabatan selama lima tahun. Maka nominal uang diterima selama Rp 72,00/hari.

Jika seorang pemilih menerima uang Rp 50.000, artinya uang Rp 50.000 itu selama lima tahun. Satu tahun harga suara anda dihargai Rp 10.000. Kalau satu bulan Rp 833. Dan satu hari hanya Rp 72. “Murah sekali suara panjenengan (anda, red). Lebih murah dari harga permen karet yang manisnya hanya sebentar,” imbuh Subhan.

Hal tersebut dipertegas dari khatib syuriyah, Syamsul Maarif saat memberikan sambutan mewakili pengurus Majelis Wakil Cabang Pakis Aji yang mengatakan bahwa kita harus memilih pemimpin berdasarkan hati nurani bukan berdasar uang yang diberikan oleh seseorang.

“Kita tetap melaksanakan tugas besok pada hari rabu, tidak usah menggunakan pasal Rak Wet Rak Blos (Tidak ada uang, tidak mencoblos). Berniat saja ibadah. Dengan kejujuan kita akan menuntun jalan yang benar dan dari kebenaran akan bisa menuntuk ke surga kelak,” terangnya.

Syamsul juga menegaskan jika memilih pemimpin adalah suatu kewajiban. Oleh karenanya, semua warga Jepara yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari mendatang. (Hupmas KPU Jepara)

 

Back to top button