Berita

Persit Menjaga Integritas dalam Berdemokrasi

Kpujepara.go.id – Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia (TNI), seorang anggota TNI harus netral dalam pemilu dan pemilihan. Dalam Pasal 200 UU Pemilu itu, anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu. Namun istri TNI yang bukan anggota TNI/Polri, memiliki hak untuk memilih. Di alam demokrasi, istri TNI berhak memilih dan dipilih dalam pemilu dan pemilihan, termasuk hak untuk berpendapat di muka umum juga dijamin. Perlu integritas dan kebijaksanaan untuk menerapkan dua alur tersebut. Di satu sisi suami yang anggota TNI harus netral, dan di sisi lain istri TNI secara konstitusi dijamin hak-hak politiknya.

Hal itu mengemuka dalam Pendidikan Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jepara dengan peserta Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana Kodim 0719/Jepara di Makodim Jepara, Selasa (14/10). Kegiatan tersebut dibuka Kepala Bakesbangpol Jepara Dwi Riyanto. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kodim 0719/Jepara Letkol Arm Suharyanto dan Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Muhammadun.

Dwi Riyanto mengatakan, Badan Kesbangpol sudah kali kedua ini menyelenggarakan kegiatan Pendidikan politik yang diikuti kalangan perempuan. Sebelum dengan Persit, kegiatan serupa melibatkan PKK Kabupaten Jepara. “Ini menjadi bagian dari peran Pemkab dalam memberikan literasi politik untuk kelompok perempuan. Kami bersyukur bisa bersilaturahmi dan menggelar acara ini Bersama Persit,” kata Dwi Riyanto.
Dalam kesempatan itu, Letkol Arm Suharyanto memeparkan pasal-pasal dalam UU Nomor 34/2004 yang mengatur tentang netralitas TNI sekaligus memaparkan potensi dan risiko-risiko di tengah alam demokrasi. Terlebih bagi istri tentara yang secara konstitusi dijamin hak politiknya. “Ini tidak mudah, perlu integritas dari istri TNI di satu sisi, dan perlu profesionalitas di sisi suami yang menjadi anggota aktif di TNI. Potensi risiko tetap ada. TNI dan Persit memilih untuk profesional dan menjaga integritas itu agar tak keluar dari aturan-aturan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Muhammadun mendapatkan banyak pertanyaan teknis kepemiluan maupun partisipasi kaum perempuan terutama Persit di ruang demokrasi. Termasuk juga bagaimana sikap-sikap yang perlu dibangun anggota Persit yang tradisi pindah tempat tinggal sesuai dengan lokasi tugas suami yang di TNI. Dalam posisi berpindah-pindah tempat tinggal, di masa pemilu/pilkada harus memilih dan banyak waktu untuk mengenal kandidat.
Muhammadun yang banyak mengulas fenomena hoaks di tengah perjalanan demokrasi semenjak masuk ke era internet, mengetengahkan betapa penyelenggara pemilu seperti KPU juga gencar melakukan kegiatan literasi ke pemilih agar tak menjadi bagian dari yang membuat, menyebarkan, dan mengonsumsi hoaks. Sebaliknya, agar ruang publik (termasuk di dalamnya media sosial), dijadikan ruang menebar gagasan positif sehingga demokrasi berjalan dengan sehat. “Kemerdekaan berpendapat di muka umum yang dijamin undang-undang harus ditempatkan pada standard etika, juga tak menerabas aturan-aturan yang ada. Selain bisa berisiko hukum, juga risiko sosial dan institusi,” kata Muhammadun. (kpujepara)