ARTIKEL Berita

PKK Potensial Jadi Garda Depan Pendidikan Politik

Kpujepara.go.id – Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki jaringan sampai ke tingkat desa, kelurahan dan rukun tetangga dinilai potensial sebagai garda depan pendidikan politik untuk warga, terlebih di basis keluarga. Mereka selama ini juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya mentransfer pengetahuan-pengetahuan baru di forum-forum informal. Peran perempuan dalam keterlibatannya di pendidikan politik masih terus bisa dipacu dan diperluas spektrumnya di era digital.
Hal itu dikemukakan Muhammadun, koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Jepara saat menjadi narasumber dalam acara Pendidikan Politik Perempuan yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara bekerja sama dengan PKK Kabupaten Jepara. Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua I PKK Kabupaten Jepara Reni Edy Sujatmiko dan Ketua Bakesbangpol Dwi Riyanto. Narasumber lain dari acara itu adalah Kepada Bidang Ormas dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Jepara Hening Indrati.
Muhammadun mengatakan, era digital memungkinkan siapa saja berpartisipasi di ruang demokrasi. PKK bisa mengambil ruang strategis terkait perubahan pola interaksi masyarakat dengan adanya internet. “Tanpa meninggalkan kultur yang selama ini dibangun PKK di desa-desa dan kelurahan, PKK bisa memanfaatkan komunikasi digitalnya untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat. Apalagi basis PKK di desa dan kelurahan ada pemberdayaan keluarga dan lingkungan, tentu ini lebih mengena,” kata Muhammadun.
Di masa pandemi misalnya, informasi-informasi bagaimana keluarga bisa tetap survive, bisa dipelopori kaum perempuan. Dalam kesempatan itu Muhammadun menyampaikan hal-hal terkait perempuan dan demokrasi, serta kepemiluan. Ia juga menanggapi pertanyaan PKK dari Kecamatan Keling terkait syarat menjadi tercatat pemilih dalam pemilu atau pilkada. Muhammadun menjelaskan program yang saat ini dijalankan oleh KPU, meski di luar tahapan pemilu, yakni pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Salah satu yang ditempuh adalah masukan dari masyarakat dengan memfasilitasinya secara daring, yakni bit.ly/updating_data_pemilih_jepara. Pemilih yang sudah meninggal dunia bisa dilaporkan melalui tautan tersebut, sehingga KPU bisa mencoretnya sebagai daftar pemilih. Demikian halnya mereka yang potensial sebagai pemilih baru karena usianya sudah 17 tahun. Di akhir acara Muhammadun memberikan tautan dan video tutorial untuk pemutakhiran daftar pemilih itu untuk diterusan ke jaringan PKK sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu Dwi Riyanto mengapresiasi masyarakat Jepara dan penyelenggara pemilu seperti KPU lantaran partisipasi pemilih saat pemilu 2029 lalu mencapai 83 persen, melampaui target nasional yang 77,5 persen. Kesbangpol, kata dia, selali melakukan program pendidikan politik ke kalangan perempuan, juga dengan pemilih pemula.
Hening Indrati mengatakan undang-undang memberikan afirmasi perempuan dalam pencalegan, yakni minimal 30 persen. Ini disebut sebagai langkah maju untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan kebijakan yang pro gender. Meskipun hasil pemilu masih belum memenuhi persentase tersebut. “Ini tantangan bagi perempuan,” kata dia.
Reni Edy Sujatmiko mengatakan pernyataan bahwa politik kotor harus didudukkan secara benar. Politik sebetulnya adalah cara-cara yang ditempuh untuk memilih pemimpin melalui pemilu atau pilkada. Muaranya adalah pengelolaan pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Karena itu, kalangan perempuan harus memahami dan menyadari betul, sehingga tidak abai terhadap pendidikan politik. (kpujepara).