Berita

PKPU Tidak Mengekang Kebebasan Pers



img_6820

JEPARA – Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak mengekang kebebasan Pers. Kebebasan media massa tetap  dalam memberitakan kegiatan kampanye tetap dijunjung tinggi.

Namun, kebebasan Pers sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers perlu diatur pula di dalam PKPU tentang kampanye. “PKPU tidak mengekang kebebasan Pers. Tetapi hanya mengatur agar pemberitaan dan penyiaran kampanye dalam pilkada ini berimbang dan adil,” kata ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo saat menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan yang mengangap kebebasan pers “dikekang” oleh PKPU.img_6844

Joko Purnomo menyampaikan materi terkait ketentuan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara di Rumah Makan Maribu, Jalan Ratu Shima Nomor 1, Kamis (17/11). Selain Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Pudjo Rahayu Rizan, Wakapolres Jepara Kompol Juara Silalahi, dan Anggota Panwaslih Jepara Muhammad Olis.

Lebih lanjut Joko Purnomo menambahkan, pemberitaan dan penyiaran kampanye ini dapat diterapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari fungsi educasi (pendidikan) media massa. Diterangkan, yang dilarang bagi media massa selama masa kampanye ini adalah menayangkan iklan pasangan calon yang bukan dari KPU. “Kalau berita silakan asal berimbang dan adil. Tetapi kalau iklan kampanye harus dari KPU. Paslon tidak boleh memasang iklan kampanye sendiri di media massa,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Pudjo Rahayu menjelaskan bahwa antara kebebasan Pers dan demokrasi saling terkait. “Tidak ada demokrasi tanpa adanya kebebasan pers. Dan tidak akan ada kebebasan pers tanpa ada demokrasi,” ujarnya.

Namun, lanjut mantan sekretaris KPU Provinsi Jateng ini, bahwa kebebasan pers jangan sampai menjadi kebablasan pers. Kebebasan pers selalu berpedoman pada kode etik, tanggung jawab dan untuk kepentingan public. Sedangkan pers yang kebablasan, cenderung bersifat komersialisasi, politisasi dan mengedepankan kepentingan kelompok atau pemilik media.

Media sebagai salah satu pilar demorasi, kata Pudjo, harus mampu menjadi penyeimbang, alat kontrol dan penyambung lidah rakyat. “Media meskipun juga untuk kepentingan provit, tetap mempunyai tanggung jawab social untuk menayangkan iklan layanan masyarakat non profit,” terangnya.img_6828

Sementara itu, Wakapolres Jepara Kompol Juara Silalahi mengimbau agar media massa di Jepara turut serta mendinginkan suasana demi menjaga ketenteraman dan rasa aman selama Pilbup ini. Disampaikan, bahwa media massa dalam bekerja juga harus menaati ketentuan Undang-Undang Pers dank ode etik jurnalistik.

Adapun Muhammad Olis dari Panwaslih menyampaikan bahwa pihaknya pernah memberikan peringatan baik kepada media maupun tim kampanye pasangan calon yang berpotensi melakukan pelanggaran pemberitaan maupun iklan kampanye. “Semoga ke depan tidak ada peringatan lagi akibat terjadinya pelanggaran dalam pemberitaan maupun iklan kampanye ini,” katanya.

Disampaikan, pelanggaran terkait iklan kampanye dapat berdampak pembatalan bagi pasangan calon. Sedangkan bagi media massa yang melanggar ketentuan iklan kampanye juga tak lupun dari sanksi yang dapat diberikan oleh dewan pers maupun KPID.img_6804

Subchan Zuhri, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jepara mengatakan bahwa dialog interaktif membedah ketentuan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye ini diselenggarakan dengan harapan semua pihak dapat memahami secara utuh ketentuan yang sudah diatur di Undang-Undang Pilkada maupun PKPU. Peserta yang diundang dari berbagai unsure, mulai dari para wartawan dari sejumlah media massa cetak dan elektronik, perwakilan tim kampanye masing-masing Paslon, Polres Jepara, Panwaslih, Satpol PP dan stakeholder lainnya. (Hupmas KPU Jepara)

 

Back to top button
Close