BeritaPilgub 2018

PPDP Ikuti Bimtek Serentak Jelang Coklit Data Pemilih

img-20180118-wa0024

Jepara, kpujepara.go.id – Sebelum memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, sebanyak 1.843 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan serentak pada 17 Januari 2018. Bimtek PPDP diselenggarakan di 195 desa/kelurahan se Jepara.

Untuk memastikan Bimtek PPDP berjalan dengan baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara melakukan monitoring ke desa-desa. Tim monitoring dibagi dalam lima tim yang terdiri dari seluruh komisioner KPU dan sekretariat.

Dalam sambutan dan arahan pada Bimtek PPDP di Desa Surodadi Kecamatan Kedung, ketua KPU Jepara, Muhammad Haidar Fitri, S.H. menyampaikan, tidak ada yang sulit dalam pelaksanaan coklit, hanya dengan menonton Video teknisnya saja, pasti sudah paham mengenai tata caranya. Sehingga, diharap PPDP bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas ini.  PPDP harus berkoordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, untuk menanyakan keadaan wargannya.  “Tanya di sini, bukan hanya mengawang-awang, PPDP harus turun door to door ke rumah warga, dan benar benar memastikan keadaan calon pemilih” himbaunya.
img_5418
Haidar menyampaikan, data hasil kegiatan coklit ini, selain dipakai pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Juni mendatang, juga akan dipakai sebagai acuan acara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 nantinya.  KPU Jepara menghimbau supaya data yang dicoklit benar benar valid, hingga tak ada Mutarlih ulang. “Saya tidak bisa membayangkan bila kegiatan coklit ini nantinya tidak tuntas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nanti juga pasti akan bermasalah” ungkapnya.

“Jangan keto’e saja, door to door. Datangnya panjenengan dari rumah ke rumah, menjadi silaturahmi. Tidak hanya melaksanakan kegiatan Negara, tetapi juga diniati silaturahmi”, tambahnya.

Sementara itu dari pihak PPDP, seperti yang diutarakan PPDP Desa Surodadi, Samih (51), menanyakan mengenai hak yang didapatkan oleh petugas Coklit. “PPDP setelah melihat Video teknis Coklit tadi, cukup berat kerja kita, harus datang dari rumah ke rumah, polemik hari ini adalah tentang hak kami sendiri” ungkapnya.

Pihak KPU menyampaikan, nanti ada imbalan tersendiri untuk petugas PPDP, adapun jumlahnya, ada penambahan sedikit dibanding kegiatan Mutarlih pemilihan Bupati lalu. Haidar menambahkan, daftar PPDP sudah dibuatkan SK, dan dianggap sah apabila sudah terlampir di SK. “Apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kasus, yang terdaftar bapaknya, tetapi yang bekerja anaknya, ini tidak sah” ungkap Haidar. Jika tidak sah PPDP nya, nanti data yang dihasilkan pun juga tidak sah. Untuk itu jika ada penggantian PPDP, karena sakit atau berhalangan, agar bisa langsung disampaikan ke KPU, biar dibuatkan SK baru.

Kegiatan pendataan ini penting, karena akan menjadi acuan KPU dalam memberi fasilitas di pemilu mendatang. Contoh, adanya data pemilih disabilitas, nanti KPU akan menyediakan fasilitas tempat khusus, apabila tuna netra, nanti bagaimana, apabila tuna rungu, nanti seperti apa proses memilihnya. Begitupun dengan data data lain seperti calon pemilih yang ada di Rumah sakit, lapas, merantau, belum memiliki E KTP dan lainnya. (F2@/Hupmas KPU Jepara)
img-20180118-wa0023

 

Back to top button
Close