Berita

Representasi Perempuan dalam Demokrasi Butuh Terus Diperjuangkan

Kpujepara.go.id – Representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil kebijakan publik masih butuh terus untuk diperjuangkan. Momentum pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu pintu masuk bagaimana komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan. Di antara tolok ukur representasi yang setara ini adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro-gender.

Hal itu mengemuka dalam webinar bertema Perempuan dalam Bingkai Demokrasi yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (20/4). Empat narasumber yang dihadirkan adalah Casytha Arriwi Kathmandu (anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah), Ida Budhiati (anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP RI), Fitriyah (Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang), dan Diana Ariyanti (anggota KPU Provinsi Jawa Tegah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat). Acara itu juga diikuti anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun..

Acara dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat. “Webinar ini dalam bingkai bagaimana menguatkan peran perempuan dalam proses-proses berdemokrasi,” kata Yulianto Sudrajat.

Diana Ariyanti yang memantik diskusi mengatakan dalam memperingati Hari Kartini, penting untuk mengiternalisasi spirit RA Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan.

Casytha yang membuka paparan dengan menyitir pasal-pasal di UUD 1945 yang tegas menyebutkan tentang kesetaraan tiap warga negara dalam pemerintahan, dalam berserikat dan berkekspresi, juga kedudukan di depan hukum, berbagi pengalaman bagaimana masuk ke Senayan, menjadi satu dari empat wakil Daerah Pemilihan Jawa Tengah pada pemilu 2019 lalu.

Representasi perempuan di lembaga politik, kata dia, apalagi DPD berbeda dengan DPR yang dari sisi UU ada kebijakan afirmasi dalam pencalonan minimal 30 persen calon perempuan di tiap dapil. “Di DPD taka da affirmative action. Ini pasar bebas (taka da kebijakan afirmasi-Red). Ia mengatakan, ada delapan provinsi di Indonesia yang tak memiliki wakil DPD perempuan. “Jawa tengah ini seimbang, dari empat wakil, dua laki-laki dan dua perempuan,” lanjut dia.

Casyta menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmasi dalam demokrasi elektoral, namun harus diukur bagaimana imbasnya terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. “Tolok ukur representasi ini adalah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Saya kira, representasi ini masih harus terus didorong untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro-gender,” kata dia.

Idha Budiati mendedah sejarah dan kronologi kebijakan afirmasi perempuan dalam pencalonan, mulai pemilu 2004 dimana ada sanksi sosial bagi partai yang daftar calon yang diajukan kurang dari 30 persen, lalu sanksi administratif pada pemilu 2009, dan pada 2014 mulai ada sanksi jika calon legislatif yang diajukan parpol di satu dapil kurang dari 30 persen maka parpol di dapil itu sanksinya tak ikut pemilu. Regulasi 2014 itu dipertahankan pada 2019 lalu. “Ada respons yang progresif dari KPU terkait sanksi yang memang tidak disebutkan secara jelas di UU Pemilu, lalu dimunculkan di Peraturan KPU,” kata dia.

Ida Budhiati mengungkapkan saat ini tak tepat mempertentangkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Sebab keadaannya belum tentu pula perempuan sudah pasti akan memperjuangkan isu-isu perempuan, dan bisa saja di sisi lain, ada juga laki-laki yang memiliki visi pro-gender. Jika mayoritas lembaga pengambil kebijakan masih diisi laki-laki, maka perlu dilakukan pendekatan bagaimana isu-isu perempuan bisa terakomodasi.

Sementara itu Fitriyah menyampaikan beberapa tantangan perempuan dalam proses demokrasi elektoral. Di antaranya sistem pemilu proporsional terbuka memunculkan pertarungan terbuka antar calon, keterbatasan pembiayaan dan jaringan calon perempuan, masih ada anggapan bahwa pemimpin itu bukan perempuan tapi laki-laki, dan rendahnya dukungan parpol. Sedangkan saat terpilih, tantangan   perempuan di ranah politik adalah tidak hanya hadir, tetapi   sebagai  pembawa pesan dan  sebagai pesan itu sendiri. Di sisi lain, isu-su perempuan belum banyak diangkat  dalam visi dan misi calon. “Sebetulnya masih banyak tantangan perempuan di ranah politik, untuk itu harus terus diperjuangkan,” kata Fitriyah. (kpujepara)

Back to top button
Close