Berita

Uji Publik Data Pemilih Jepara dan Rumitnya Akses Internet di Tidore

img-20191029-wa0012

DATA pemilih dalam pemilu maupun pilkada, memiliki posisi yang sentral karena didalamnya menyangkut hak politik warga. Seluruh regulasi pemilu 2019, mengatur jangan sampai ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tak didata/terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan menghilangkan hak pilih warga, adalah sebuah pidana pemilu.

Sebegitu sentral posisi DPT, maka validitas, komprehensivitas, kebaruan, dan akuntabilitasnya betul-betul harus dijamin, baik proses maupun hasil akhirnya. KPU Kabupaten Jepara beroleh penghargaan dari KPU RI sebagai KPU tingkat kabupaten/kota dengan DPT berkualitas terbaik nasional pada pemilu 2019. Atas penghargaan itu, beberapa KPU dari kabupaten/kota datang ke KPU Jepara untuk berbagi pengalaman. Setelah sebelumnya, KPU Wonogiri dan KPU Purworejo Provinsi Jateng bersama-sama berbagi pengalaman dan pengetahuan di KPU Jepara, giliran KPU Kota Tidore Kepulauan yang Selasa (29/10) datang.

Hampir serupa, KPU Kota Tidore Kepulauan juga ingin mengetahui proses pengelolaan data pemilih, serta hal-hal lain terkait kepemiluan, seperti manajemen sumber daya manusia (SDM). Empat rombongan dari Tidore yang datang ke KPU Jepara adalah anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Amirudin Ais, Divisi Teknis Penyelengaraan Abdul Haris Doa, serta dua staf sekretariat. Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, serta empat komisioner lainnya, Muntoko, Siti Nurwakhidatun, Ris Andy Kusuma, dan Muhammadun. Dialog dipandu Sekretaris KPu Jepara Da’faf Ali.

Subchan Zuhri memberi ruang ke KPU Kota Tidore Kepulauan untuk berbagai hal-hal lain di luar pengelolaan DPT, yang menjadi bagian dari catatan-catatan khusus pada pemilu 2019. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang pada 2020 nanti akan menyelenggarakan pilkada, sehingga perlu menggali pengetahuan-pengetahuan baru tentang pengelolaan DPT dari Jepara yang memiliki catatan positif.

Dalam kesempatan itu, anggota KPU Jepara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muntoko memaparkan proses pengelolaan data pemilih mulai dari daftar pemilih sementara (DPS) hingga menjadi DPT. Di antara hal yang dilakukan di KPU Jepara adalah membuka ruang-ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam mencermati daftar pemilih melalui uji publik. “Uji publik itu, KPU melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS, mengundang stakeholder di desa/keluarahan, misalnya pengawas, tokoh masyarakat, peserta pemilu tingkat ranting, termasuk mantan petugas pemutakhiran data pemilih tingkat desa. Mereka bisa bersama-sama mencermati DPS yang memang diumumkan di media, dan tempat-tempat publik,” kata Muntoko. Selain itu, PPS juga bisa mengundang calon pemilih berbasis TPS, sehingga bisa diketahui secara jelas validitas data pemilih.

 

Tanpa Internet

Komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan Aminudin Ais mengungkapkan tantangan-tantangan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, terutama aspek geografis kepulauan dan akses internet yang belum merata di Kota Tidore Kepulauan. Jumlah DPT di Tidore 71.383 pemilih, tersebar di delapan kecamatan. Jumlah pemilih itu memang sedikit jika dibandingkan Jepara yang mencapai 876.490 pemilih. Dari delapan kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, ada satu kecamatan dengan 15 desa yang sama sekali tak ada akses internet, yaitu Kecamatan Oba Selatan, serta Kecamatan Oba yang hanya enam desa (50 persen) yang bisa mengakses internet. Dua kecamatan ini dari KPU bisa diakses dengan menggunakan perahu dengan lama perjalanan sekitar empat jam. Dari dari Kecamatan Oba ke Oba Selatan perjalanan daratnya butuh waktu sekitar tujuh jam karena medan jalannya belum beraspal dan di kawasan pegunungan.

Muhammadun, anggota KPU Jepara mengeksplorasi bagaimana KPU Kota Tidore Kepulauan membangun komunikasi saat tahapan pemilu berlangsung di tengah situasi tersebut. Muhammadun mengatakan, tahapan pemilu, terutama pemutakhiran data pemilih dan teknis penyelenggaraan frekuensinya tinggi beberapa pekan menjelang pemungutan suara. Beberapa regulasi butuh cepat disampaikan ke PPK dan PPS, bahkan ke KPPS. Bahkan ada bayak hal yang harus disampaikan ke masyarakat karena terkait hak pilih, tata cara memilih, dan hal-hal teknis lainnya “Tak hanya penyampaian, tapi juga membangun kesepahaman agar respons penyelenggara tepat sesuai dengan regulasi. Termasuk dalam pencermatan DPT, suara masyarakat melalui media sosial sangat membantu KPU. Kami terbantu dengan teknologi informasi karena ada akses internet. Kami memiliki Karimunjawa, ada desa kepulauan yang juga susah akses internetnya, tapi tak serumit di Tidore,” kata Muhammadun.

Husain Syamsul, staf yang menangani pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Tidore Kepulauan mengungkap tantangan tersebut. Ia menuturkan, untuk dua kecamatan yang memang taka da akses internet, maka KPU datang ke kecamatan tersebut. “Jika tahapan padat, maka surat sering kami titipkan melalui kapal. Ini belum soal tindak lanjut dari PPK dan PPS, maka masih butuh waktu lagi. Kerumitan komunikasi ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri  bagi kami,” kata dia. (Kpujepara)